PAREPARE, Investigasinews.id — Tribun Terbuka Stadion Gelora BJ Habibie rencananya bakal bertingkat dua.
Menurut Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Founder Bosowa Group, Aksa Mahmud telah menyampaikan kepadanya bahwa stadion GBH harus segera bertingkat dua untuk tribun terbuka
“Pak Aksa hebatnya, beliau membawa kontraktor Nasional bahwa ini segera harus dua lantai dengan memakai besi H (beam), bukan seperti umumnya. Percayalah stadion kita akan dua tingkat nantinya,” ungkap Taufan Pawe, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Parepare, kemarin.
Diapun menargetkan jumlah kapasitas Stadion GBH apabila sudah dua lantai, mampu menampung 30 ribu jumlah penonton.
“Tribun terbuka dua tingkat. Target kita 30 ribu penonton. Kalau 30 ribu penonton, yakin tidak di bawah Rp 200 juta sekali turnamen (PAD). Itu satu sisi pajak retribusi tontonan,” kata Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel itu.
Wali Kota Parepare juga memaparkan multiplier effect (efek berganda) digunakannya Stadion GBH sebagai markas klub PSM Makassar di kompetisi Liga 1.
Menurutnya, kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Dirinya tahu persis bahwa Perda yang mengatur retribusi jasa usaha untuk stadion GBH Parepare hanya Rp 500 ribu.
“Tapi saya tutup mata dan masa bodoh. Karena ada tujuan utama saya yaitu bagaimana bisa mengoptimalisasikan pajak tontonan dari karcis. Kita dapat sampai Rp 140 juta sampai Rp 170 juta potensi retribusi tontonan kita. Usaha apa yang bisa kita lakukan dalam tiga kali bulan Agustus kita memperoleh potensi PAD setengah miliar? Tidak ada. Impossible,” bebernya.
Wali Kota Parepare dua periode itu juga mengungkapkan, perekonomian di Parepare lebih tumbuh adanya pertandingan PSM Makassar. Salah satunya, pelaku UKM di sekitaran stadion kecipratan dampak positifnya.
“Saya pernah diwawancara, soal perekonomian dengan adanya PSM di Parepare. Coba tanya ke penjual mie siram, berapa income tiap pertandingan. Apa jawabannya? Ini penjual mie siram, penghasilannya tidak pernah di bawah Rp 10 juta. Saya ke titik lain, penjual teh botol, teh kotak, penghasilannya tidak pernah di bawah Rp 5 juta,” ungkap Taufan.
Melihat potensi itu, kata Taufan, dirinya menerjemahkan dengan cepat. Dia pun meminta Disnaker untuk melakukan pembenahan pada situasi ini.
“Artinya, saya terjemahkan ini dengan cepat, saya minta kepada kepala Disnaker cepat benahi situasi. Akhirnya di sisi Utara sudah ada kontainer-kontainer mini yang kita serahkan ke pelaku UKM untuk digunakan,” ujarnya.
PKS dengan PT PSM
Dia menanggapi masukan atau saran terkait
Menyangkut perjanjian kerjasama (PKS) dengan PT PSM terkait penggunaan stadion GBH yaitu terkait tarif, Wali kota bilang akan segera dilakukan. Mengingat, tentunya ini bisa lebih menambah PAD.
“Saya menyadari PKS yang akan kita lahirkan nanti terkait bagaimana dengan perawatan rumput, kebersihan, cleaning servis. Inilah yang kita bahas. Kita akan duduk bersama, saya mau adopsi, saya mau intip bagaimana PKS ini. Demi untuk tidak terhambatnya industri persepakbolaan ini, saya akan cepat melaksanakan PKS dengan mengandalkan legalitas yang ada, Perda yang ada,” jelasnya.
Kendati demikian, apabila dikemudian hari Perda berubah, maka pihak PSM harus mengikuti perda yang baru.
“Karena kalau kita molor dengan PKS ini, saya khawatir sekali. Kemarin saja hampir kita tidak lolos verifikasi, nyaris betul karena ada unsur politik di dalamnya, di tingkat atas. Tapi Alhamdulillah ini rezeki kita. Saya dapat informasi bahwa kejuaraan Presiden pun nanti akan digelar di sini,” paparnya.
Wali Kota pun meminta dukungan kepada segenap anggota DPRD Parepare dalam merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 ini, agar memasukkan usulan-usulan yang tentunya bisa bermanfaat, utamanya dalam hal PAD.
Menurut Taufan, anggota Dewan nanti bisa saja menyuarakan bagaimana kerjasama lebih lanjut (PKS).
“Saya mohon dukungannya. Saya yakin kita bisa Ikuti. Jangan khawatir, kita ikuti daerah lain, kota besar, kota metropolitan. Berapapun di situ, masukkan, Saya yakin tidak ada artinya bagi PT PSM,” katanya.
Dia pun berpendapat Pemkot dengan dukungan DPRD harus melakukan langkah cepat yaitu audit pemisahan aset, sebab ada aset PT PSM ada aset Pemkot Parepare.
“Yang perlu difikirkan sekarang, adalah bagaimana segera cepat berfikir terkait pemisahan aset. Karena PT PSM nanti akan melakukan pembenahan-pembenahan,” ucap Taufan.
Sekali lagi dia menegaskan, retribusi pajak tontonan ini harus betul-betul dimanfaatkan bila memang peluang menjalin kerjasama jangka panjang itu ada.
“Yang saya jaga betul sisi retribusi pajak tontonan. Ini salah bagian tanggungjawab dan peluang hadirnya PT PSM, kalau ada ruang dan peluang kenapa tidak kita menjalin kerjasama jangka panjang. Semoga pandangan saya ini secara faktual bisa mendapat dukungan dari kita semua. Apalah gunanya tata kelola pemerintahan ini kalau kita tidak bisa bergerak meningkatkan potensi PAD. Luar biasa multiplier effectnya,” jelas Taufan Pawe. (Invest1)
