PAREPARE, Investigasinews.id — Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu. Sebab, dalam setiap penyelenggaraan pemilu terdapat potensi terjadinya kerawanan yang perlu diantisipasi dengan baik.
Parepare disebut salah satu daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Berdasarkan IKP dari Bawaslu, Kota Parepare berada di urutan ke 57 se-Indonesia sebagai kabupaten/kota rawan tinggi, dengan skor IKP 54,69.
Atau di Provinsi Sulsel, Kota Parepare berada urutan kedua daerah rawan tinggi setelah Kabupaten Bulukumba di urutan ke-31 dengan skor IKP 63,19.
“Dalam IKP Pemilu 2024 ini, Kota Parepare berada pada kategori tinggi urutan ke-57,” ungkap Komisioner Bawaslu Kota Parepare, Nur Islah, Jumat (16/12/22), malam
Dia menjelaskan, tiap kabupaten kota menginput data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diturunkan Bawaslu RI terkait 4 dimensi IKP, yang terurai lagi dengan beberapa sub dimensi.
“Kami input data-data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diturunkan Bawaslu RI di IKP,” kata Nur Islah.
Dia menggambarkan, beberapa pertanyaan yang ditanyakan terkait dengan pengalaman pada pemilu atau pilkada terakhir.
“Kami mengisi IKP berdasarkan pengalaman pemilu/pilkada terakhir di Parepare,” ucapnya.
“Seperti, apakah ada intimidasi dalam pemilu sebelumnya, kami jawab iya. Begitupun laporan politik uang peserta pemilu atau tim sukses, kami jawab iya. Ketidaknetralan ASN juga dan kategorinya sedang. Ada juga materi kampanye hoaks di sosmed. Adanya gugatan atas hasil pemilu. Pemungutan suara ulang. Ada pula pelanggaran saat pemungutan suara. Inilah yang kita isi di IKP. Intinya kami hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut disertai dengan lampiran bukti” jelas Nur Islah.
Intinya kami hanya menjawab saja pertanyaannya.
Dia menyimpulkan, Penyusunan IKP, untuk memetakan dan mencari jalan keluar potensi kerawanan yang terjadi di wilayah tersebut. Sehingga, lanjut Nur Islah, Bawaslu bisa melakukan program atau kebijakan untuk menentukan langkah strategis yang ada dilakukan.
“IKP juga bisa jadi referensi pemerintah atau kepolisian atau pemangku kepentingan lainnya. Supaya kita sama-sama bekerja untuk menjaga kesuksesan pemilu ke depan,” ungkapnya.
Bawaslu Kota Parepare bahkan telah melakukan langkah strategis untuk menghindari maupun meminimalisir kerawanan saat pemilu 2024.
“Kita fokus ke pencegahan dan pelibatan partisipasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi. Terkait kerawanan netralitas ASN, tentu kita akan lebih banyak melakukan sosialisasi ke ASN, juga mengirimkan imbauan. Untuk politik uang, kita sudah mencanangkan kelurahan sadar Pengawasan dan anti politik uang,” bebernya.
Dalam menyukseskan hal tersebut, Bawaslu Kota Parepare menggandeng beberapa pihak.
“Kita menggandeng banyak organisasi kepemudaan, perempuan, kampus. kita banyak melakukan MoU terkait pengawasan partisipatif. Bahkan kami sudah membentuk Saka Adhyasta Pemilu sebagai bentuk kerjasama dengan Pramuka,” ujarnya.
“Jadi, kita libatkan mereka. Yang awalnya tidak memahami apa itu pelanggaran pemilu, setelah kita sosialisasikan akhirnya mengerti,” sambung Nur Islah.
“Dinamika politik di Parepare memang tinggi meski jumlah pemilih tidak terlalu banyak dibanding daerah lainnya. Apabila menemukan pelanggaran, boleh dilaporkan ke Kantor Bawaslu Kota Parepare,” pungkas Nur Islah. (Invest1)
